SEKILAS TENTANG LP2G

Latar Bekakang Pendirian
LP2G,adalah sebuah lembaga nirlaba yang dirintis sejak tahun 1998. Cikal bakalnya adalah dari sebuah kelompok diskusi yang secara aktif mendiskusikan tema-tema aktual yang tengah berkembang dimasyarakat. Hasil diskusi tersebut ditindaklanjuti terkadang harus melalui parlemen jalanan (unjuk rasa) untuk menyampaikan kepada DPRD dan Pemerintah..
Akhirnya ketika perjuangan tersebut dirasakan penting untuk berkelanjutan, maka muncul pemikiran untuk berlembaga yang harus bergerak terus dengan semangat perubahan dan berpihak pada kepentingan orang banyak..
Tanggal 9 april 1999 dengan modal semangat visi serta komitmen kerakyatan, berdirilah lembaga kami berbentuk LSM/Yayasan yang berbadan hukum…
Guna meujudkan cita-citanya, LP2G selalu berupaya dalam kerangka membangun sistem yang lebih baik, dengan berupaya membangun basis kemitraan dengan para pihak (stakeholder.) Dengan memandang Pemerintah –NGO’s dan masyarakat merupakan satu kesatuan dalam pandangan Hulu-Hilir. Bahwa wilayah Desa & Kota, Hutan & Tanah serta isinya merupakan anugerah yang diciptakan dan bagian yang dari kekuatan Bangsa ini, sehingga bagaimana membangun sistem kemitraan bukan sekedar memberi bantuan dan menciptakan ketergantungan namun bagaimana meujudkan visi masa depan bersama dalam mempertahankan martabat komunitas serta eksistensi Bangsa, Negara serta Rakyat Indonesia secara seutuhnya..

Tujuan Lembaga
• Membangun dan mengembangkan masyarakat melalui peningkatan pengetahun, ketrampilan serta bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat itu sendiri.
• Mengembangkan system kemitraan yang berkolaboratif guna meujudkan pengembangan kapasitas masyarakat ditingkat basis (Civil Society)
Visi
“Rakyat Cerdas Masyarakat Sejahtera”
Misi :
1. Membangun dan mengembangkan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan,kesehatan ,kesejahteraan serta ketrampilan .
2. Mengkaji dan mencari jalan keluar permasalahan yang timbul dan sedang dihadapi khususnya mengenai agenda pembangunan kemasyarakatan.
3. Mengembangkan jaringan untuk hubungan kemitraan dengan beberapa kalangan guna meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kearah kesejajaran antar sesama masyarakat itu sendiri.
4. Mengembangkan potensi lingkungan masyarakat dan sekitarnya dalam pemahaman lingkungan sebagai basis kehidupan serta upaya pencegahan & perlindungan kerusakan yang ditimbulkan.

Dewan Pendiri
Ir. Arusdin Bone
Bahtin Tomayahu. SH.
Ir. Yuriko Bukusu.

Alamat Kantor
Jl. Makassar Komp. Perum PLN No. 24 Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Telp/Fax : 0435-827394 Email; lp2g_gorontalo@ymail.com
Pendirian
9 April 1999 Akta Notaris : Lisa Purnamawati Nento.SH

Terlegalisasikan ;
• Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 5 Mei 1999 No 06/AN/1999/PN.LBT
• Izin Gangguan No 38/300/KTB/1999 Tanggal 15 April 1999
• Kantor Sospol Kab Gorontalo No 220/sospol/223/V/99 tanggal 19 Mei 1999
• Kantor Kesatuan Bangka Kota Gorontalo No 200/Kesbang/56 Tanggal 9 Februari 2001

Sektor Program
• Pendampingan Pengembangan sistem pembangunan masyarakat dalam rangka penciptaan Pengelolaan Hutan-Tanah dan Air yang lebih seimbang..
• Advokasi masyarakat dan Penciptaan sistem tata pemerintahan yang baik
• Pengkajian dan penelitian peliputi Pertanian, Sosial, Ekonomi, Budaya dan Lingkungan
• Perlindungan dan pengembangan wilayah pesisir
• Pendampingan & Advokasi perlindungan anak untuk mencegah dari tindak kekerasan..

Fokus Issue
1. Tata Pemerintahan (Good Governance)
2. Pengelolaan Sumber Daya Daerah Aliran Sungai (Watersheet Management) & Manajemen Pesisir (Coral Management)
3. Perlindungan Anak (Child Protection)

Kegitan Yang dilakukan
LP2G sejak berdiri telah melaksanakan sekitar 30 (tiga Puluh) program ataupun kegiatan baik berupa kegiatan Penelitian/Survey-Pendampingan masyarakat-Seminar/Lokakarya-Traini

ng baik dilaksanakan di Provinsi Gorontalo maupun di beberapa daerah lain di Indonesia antara lain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dsb..
1. Pengkajian Pengembangan Teknologi Pembangunan daerah (Kasus Desa Nelayan) Kabupaten Gorontalo; Lokasi study Kec Bonepantai, Kec Batudaa Pantai, Kec Tilamuta dan Kec Kwandang. Pemberi kerja Bappeda Kab Gorontalo, Tahun 1999.
2. Konsorsium Program CBD Kip Tribina Sul II UDP;Lokasi Kel Bolihuangga,Hutuo,Huidu Kec Limboto Kab Gorontalo ; Pemberi Kerja Kimpraswil Kab Gtlo Tahun 2000
3. Program Inovasi Manajemen Perkotaan Paket pelatihan fasilitator Kota Gorontalo ; Lokasi 45 Kelurahan Kota Gorontalo. Pemberi Kerja Bappeda Kota Gorontalo Tahun 2001.
4. Pemantauan/Pendampingan Lokakarya Kelurahan pembangunan di 45 Kelurahan,Pemebri kerja Uma-UNDP Gorontalo Tahun 2001
5. Lokakarya Agenda Pembangunan Kota Berbasis Kerakyatan dan Kemitraan Kota Gorontalo, kerjasama Breaktrough Urban Initiative local development (BUILD-UNDP) tahun 2001
6. Study Kelayakan Pembangunan Kios Semi Permanen Jl Patimura Bagian Barat Pasar Sentral Kota Gorontalo. Pemberi Kerja Dinas PU Kota Gorontalo Tahun 2001.
7. Tim Penyusun Ranperda Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo Tahun 2001.
8. Kajian terbuka pemanfaatan APBD Tahun 2002, Oktober 2001.
9. Tim teknis Penyusunan RTRW Prov Gorontalo Tahun 2001.
10. Sosialisasi pembangunan jalan lingkar Kompleks terminal pasar sentral Kota Gorontalo 2001.
11. Mendampingi masyarakat petani nelayan Propinsi Gorontalo studi banding ke Tasikmalaya, oktober 2001.
12. Sosialisasi Penerapan Good Governance di Propinsi Gorontalo, Kerjasama antara pemerintah Propinsi Gorontalo, UMA BUILD-UNDP dan Tabloid Dwi Mingguan [bingkai]. Februari 2002
13. Workshop Perencanaan Partisipatip di wilayah Kabupaten Boalemo, kerjasama antara Pemerintah Kab Boalemo, LSM Tilamuta Indah, dan BUILD-UNDP.
14. Tim Monitoring Pananganan Pasca banjir Kota Gorontalo, Mei 2002.
15. Workshop Key actor Good Governance Provinsi Gorontalo, 5-6 september 2002.
16. Pendamping program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 15 kelompok nelayan Kab Gorontalo kerjasama pemerintah Kab Gorontalo dan LSm Payulimo Juni –Desember .2002.
17. Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan DAS Limboto Berbasis Multi Pihak (KK-PDLBM) Februari 2003
18. Diskusi Integrasi Para Pihak Lintas sektor Pengelolaan DAS Limboto , Januari 2003.
19. Diskusi Masyarakat Hulu,Tengah Hilir dalam Mendorong pengelolaan DAS Limboto secara berkesinambungan , Februari 2003.
20. Survey Audit Infra struktur & Sosial Ekonomi 46 Kelurahan Kota Gorontalo, Kerjasama Bappeda Kota Gorontalo. Maret – Juli 2003.
21. Dialog Terbuka Membangun Hubungan Komunikasi Pemerintah Daerah & Masyarakat Kab Boalemo dalam melaksanakan Partisipasi, Transparansi, & Akuntabilitas. Juli 2003.
22. Program Areal Model Social Forestry Konsep Hutan Kemasyarakatan areal Model 25 Ha di Desa Toyidito Kec Pulubala Kab Gorontalo Maret 2003.
23. Fasilitator Lokal Peningkatan Kinerja pelayanan Umum Kota Gorontalo Untuk beberapa sektor layanan ; Rumah Sakit, Puskesmas, Lalu Lintas, Pasar sentral, Kebersihan. Kerjasama Pemerintah Kota Gorontalo dan centre Lokal Goverment of Indonesia (CLGI), Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) 2003- sekarang.
24. Focus Group Discussion untuk aspek : Layanan Puskesmas Dulalowo & Pilolodaa tahun 2003.
25. Tim kerja sekretariat Eksekutif gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan & Lahan DAS Limboto 2003- sekarang.
26. Survey Rumah tangga peningkatan pelayanan Publik pemda Kota Gorontalo 800 responden. Juni – Sept 2004.
27. Membangun Integrasi Pengelolaan DAS Limboto Berbasis Multi Pihak Melalui Forum DAS Limboto
28. Areal Model Social Forestry Desa Toyidito-Desa Puncak Kec Pulubala dan Desa Dulamayo Selatan Kab Gorontalo
29. Peningkatan Kinerja pelayanan Umum Kota Gorontalo Untuk beberapa sektor layanan ; Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Perhub, Pasar sentral, Dinas Kebersihan.
30. Survey Rumah tangga peningkatan pelayanan Publik Pemda Kota Gorontalo
31. Gerakan Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) di Prov Gorontalo.
32. Pengembangan Sistem Kelembagaan Organisasi masyarakat Pesisir Kec Batudaa Pantai Kab Gorontalo..
33. Sulawesi Water Sanitation & Higiene (SWASH) yang dilaksanakan di empat desa Kab Bone Bolango (Owata, Mongiilo, Mongiilo Utara, Pilolaheya)..
34. Pengembangan Desa Pesisir Di Kab Bone Bolango pada kegiatan Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan
35. Peningkatan Pelayanan Perijinan One Stop Service (OSS) Kota Gorontalo
36. Regulatory Impact Asessment (RIA) Pemda Kabupaten Gorontalo.
37. Penelitian perkembangan kasus Anak di Provinsi Gorontalo
38. Program Telecenter desa Tuladenggi Kec Telaga Biru Kab Gorontalo
39. Regulation Impact Asessment (RIA) Kabupaten Gorontalo tahap 2
40. Regulation Impact Asessment (RIA) Kota Gorontalo
41. Road Show anak (kampanye hari anak dalam rangka hari anak nasional)
42. Gebyar Pelayanan Perizinan Gratis di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo
43. Survey OSS tentang respon pengusaha terhadap kinerja pelayanan perizinan di Kota Gorontalo
44. Survey tentang Peluang Investasi di Provinsi Gorontalo untuk Invesment Award 2008 dan pemantauan pelaksanaan Otonomi daerah di Kota Gorontalo
45. Kegiatan
46. Program Legislasi Daerah (PROLEGDA), LP2G kerjasama Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK)
47. Survey Membangun Tata kelola Pemerintahan Provinsi Di Indonesia-Gorontalo
48. Pelaksana Kegiatan Seminar Sosialisasi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia-Kota Gorontalo tahun 2008

Personil LP2G saat ini:
Ir. Arusdin Bone (Direktur), Yuriko Kamaru, Wahyudi Limonu, Salhudin Idris , Foni Abdullah, Iwin Pakaya, Fadhila Bakri, Harun Daluku, Moh Gandi Tapu, Hendrik Veriyanto Mahani, Nursyarhijah Bone, Prama Agustian Bilondatu, Risnandar Husain, Fitriyanti Panigoro, Frangky Lumingas, Niswadi Esa, Supardi Hamimu, Wiwin Paneo, Yuyan Podungge, Deasy Yunus , Zizi , Hamid Djafar (Qulenk), Hikmat Ishak (NIbos)

Program dan kegiatan yang sedang dijalankan saat ini:

1. Program Sulawesi Water Sanitation & Higiene (SWASH) yang dilaksanakan di 3 Kabupaten, yaitu Boalemo, Bono Bolango dan Kabupaten Gorontalo
2. Program Estabilishment of Island of Integrity (Penerapan Pakta Integritas) Di Kabupaten Gorontalo
3. Sulawesi Capacity Development Project kerja sama dengan JICA di Provinsi Gorontalo
4. Program Civil Society Initiative Againts Poverty (CSIAP) Di 4 daerah, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Sidrap (SulSel) dan Kabupaten Wajo (SulSel)
5. Program Delivery Improvement And Local Governance (DIALOG) Di Kota Gorontalo, Pahuwato dan Kabupaten Gorontalo

KEPALA DAERAH SEHARUSNYA BEKERJA DITINGKAT BASIS

Salah satu kriteria pemimpin yang amanah adalah mempunyai komitmen menyejahterakan masyarakat. Komitmen tersebut harus benar-benar tulus, bukan sekadar janji-janji untuk mendapat simpati dari masyarakat, salah satu bentuk komitmennya adalah Kepala daerah dan beberapa kadis/ staf ahli harus melakukan rolling bekerja ditingkat basis yaitu kecamatan dan desa :

1. Memonitor langsung terhadap laporan ( mutu/perkembangan pembangunan proses hasil pembangunan didaerah )

2. Bimbingan teknis berkaitan dengan sinkronisasi pengelolaan pembangunan

3. Evalusai lapangan secara riil atas laporan progress pembangunan, konsisi dasar pembangunan kesejahtraan rakyat

4. Jika bisa staf ahli sudah cukup

5. Tidak dalam kegiatan seremonial sebagaimana biasanya

Manfaat :

1. Realita hasil lebih nyata

2. Mendekatkan diri pemimpin dan rakyatnya

3. Transfer knowledge

4. Bisa memungkinkan pemerataan cepat terwujud

“Hasil politik bukan hanya bicara dan beracara tapi bekerja melayani ditingkat basis”

DPRD Tidak Perlu digaji Karena Tidak Efektif

Hasil kajian 07 Juli 2009 dengan Direktur LP2G Bapak Ir. Arusdin Bone

Kemajuan daerah tak hanya bergantung pada kinerja kepala daerah beserta birokrasinya. DPRD menjadi bagian tak terpisahkan yang turut bertanggung jawab atas maju tidaknya suatu daerah. Di tangan DPRD-lah kebijakan strategis daerah dibuat untuk dijalankan jajaran eksekutif daerah, bahkan jadi atau tidaknya pelaksanaan program yang diusung kepala daerah harus dengan persetujuan DPRD.


ANGGOTA DPRD ( LEGISLATIF ) BERTUGAS MEMBUAT PERDA :
1. REGULASI : Seperti Perda Bentor, Perda Miraas, Perda Maksiat

2.NON REGULASI : Seperti perda OTK dan Retribusi

inilah hasil kerja DPRD Provinsi Gorontalo selama 5 tahun tapi perda yang dihasilkan tidak efektif dan dijalankan maksimal.
kalau kita bandingkan dengan uang rakyat yang dipakai dengan menggaji DPRD sangatlah tidak sebanding
mari kita lihat rincian berikut :
untuk gaji DPRD kira-kira 30 Juta x 45 orang legislatif = 1.350.000.000 X 12 bulan
= 16.200.000.000 x 5 tahun = 81.000.000.000
jumlah diatas belum termasuk biaya untuk keperluan Mobil dinas, Rapat, biaya perjalanan dinas dan Atk/sti yang bisa menghabiskan puluhan milyar

Apabila dana ini dipakai untuk pembangunan jalan Batudaa - biluhu yang hanya sekitar 40 milyar ( yang bisa dimanfaatkan selama 100 tahun ), bisa kita bayangkan berapa besar efek bagi perekonomian rakyat batudaa biluhu yang dimudahkan aktifitas ekonominya.

atau
Bantuan modal usaha bergulir bagi UKM dan Petani misalkan 100.000.000 ( seratus juta/orang) x 1000 petani dan pengusaha = 100.000.000.000
jadi kita bisa bayangkan Gorontalo bisa melahirkan 1000 pengusaha dan petani sukses setiap 5 tahun yang bisa menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan para "SARJANA "pun tidak mengemis jadi PNS.....

Pikiran banding :
1. Pemerintah selalu mengeluh dan menyatakan tidak punya anggaran untuk program kesejahtraan rakyat tapi untuk belanja kebutuhan DPRD sangatlah besar

2.Apabila DPRD harus digaji para anggota legislatif yang terhormat ini harus punya standart penilian kinerja misalkan :
- berapa kali mereka bertemu dengan rakyat dan mendengarkan keluhan rakyat ( setiap bulan )
- berapa persen DPRD mampu mendorong terwujudnya program kesejahtraan rakyat
- berapa persen mereka mampu mengawal kinerja eksekutif dalam mewujudkan program kesejahtraan rakyat
- dan seterusnya

JADI BILA KITA MELIHAT KINERJA DPRD SELAMA 5 TAHUN, APAKAH MEREKA PANTAS DI GAJI ATAU TIDAK …….????? ( berikan komentar anda )


Notulen :
Yudhy Limonu